MALANG KLIKSURABAYA CO ID-Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) kembali menyoroti persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota, mulai ketimpangan fiskal, tumpang tindih kewenangan, hingga kebijakan pusat yang kerap berdampak langsung terhadap ruang gerak daerah.
Di tengah persoalan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang juga menjabat Ketua Komwil IV Apeksi, menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan para Ketua Komisariat Wilayah Apeksi di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan itu bukan sekadar agenda konsolidasi organisasi. Forum tersebut menjadi ruang untuk merumuskan sikap bersama pemerintah kota terhadap berbagai kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Wahyu menegaskan, posisi pemerintah kota harus diperkuat melalui sinergi yang nyata, bukan sekadar koordinasi administratif.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Wahyu.
Menurutnya, sejumlah persoalan perkotaan tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu pemerintah daerah. Dibutuhkan kerja sama lintas kota, termasuk dalam penguatan ekonomi masyarakat, penataan kota, digitalisasi pelayanan pemerintahan, hingga menghadapi ancaman perubahan iklim.
Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana pemerintah kota memiliki ruang fiskal dan kewenangan yang cukup untuk menjalankan berbagai agenda tersebut.
Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam, bahkan menegaskan bahwa tantangan pemerintah kota saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan teknis. Diperlukan dialog politik dan kemauan pemerintah pusat agar rekomendasi yang disampaikan daerah tidak berhenti sebagai dokumen rapat.
Hasil Rakernas XVIII Apeksi sebelumnya telah menggarisbawahi sejumlah persoalan strategis, mulai dari reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, transformasi digital, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Apeksi juga mendorong adanya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, serta kebijakan yang berimplikasi terhadap anggaran daerah.
Pemerintah kota dituntut meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, Apeksi mendorong formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional serta keberlanjutan keuangan daerah di tengah perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Lima isu utama juga mengemuka dalam Dialog Kota Tangguh, yakni sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah, keadilan fiskal melalui formula DBH, keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan TKD, kolaborasi pendanaan proyek nasional dan program kesejahteraan, serta penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan dan investasi.
Bagi Wahyu, persoalan tersebut menjadi kepentingan bersama pemerintah kota, termasuk Kota Malang.
Karena itu, Komwil IV Apeksi yang mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara didorong tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi juga menjadi ruang untuk mengonsolidasikan kepentingan daerah agar dapat dibawa ke tingkat nasional.
“Kolaborasi antar-komwil menjadi kunci agar Apeksi dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan perkotaan,” tegasnya.
Rapat kerja tersebut kemudian dilanjutkan dengan agenda “Wali Kota Jumpa Media” untuk membahas sejumlah isu strategis sekaligus mengawal implementasi hasil pembahasan di masing-masing wilayah.
Kehadiran Wahyu dalam forum tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Kota Malang untuk membawa persoalan daerah ke panggung nasional. Tantangannya kini bukan sekadar seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan, melainkan seberapa jauh rekomendasi tersebut benar-benar mampu mengubah kebijakan dan memperluas ruang gerak pemerintah kota.
Sebab, bagi pemerintah kota, sinergi tanpa dukungan kewenangan dan fiskal yang memadai berisiko hanya menjadi jargon.***
